
“Polisi mengatakan beberapa rekening wajar, berarti telah melewati penyelidikan dan penyidikan. Setelah diperiksa, statusnya bukan rahasia negara lagi,” kata Alamsyah kepada Tempo kemarin. Dengan begitu, rekening tersebut boleh diketahui publik. “Polisi jangan berlindung dengan dalih rahasia negara,” ia menambahkan.
Desakan serupa disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia Hamid Khalid. Menurut dia, polisi wajib memerinci dan mempublikasikan 17 rekening polisi yang wajar tersebut kepada khalayak luas. “Sebab, rekening tersebut milik pejabat publik, bukan pejabat swasta yang diperbolehkan tidak melapor,” katanya.
Pernyataan Alamsyah dan Hamid itu menanggapi keengganan Markas Besar Kepolisian RI memerinci rekening para perwira polisi yang dinilai bermasalah. Kesan enggan itu terlihat dari pernyataan juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, yang berdalih polisi tidak mau dituntut gara-gara melanggar dua undang-undang, yakni Undang-Undang PPATK dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam konferensi pers pada Jumat lalu, Edward mengumumkan hasil penelitian tim internal mereka terhadap 23 rekening polisi yang berisi miliaran rupiah dan diduga bermasalah. Hasilnya, 17 rekening dapat dibuktikan secara wajar, sedangkan sisanya masih diteliti.
Hingga kemarin, Edward tak mau memerinci soal rekening yang ditangani tim internal kepolisian itu. Ia pun menyangkal anggapan bahwa sikap itu diambil untuk menutup-nutupi rekening gendut polisi. “Bukannya kami tidak mau memberi penjelasan yang lebih terbuka, tapi undang-undang kan bunyinya seperti itu. Masak, tidak kami ikuti?” katanya. Sumber:http://www.tempointeraktif.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar